peraturan tentang pengawasan inspektorat. Tutup. peraturan tentang pengawasan inspektorat

48, BN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan P engawasan Intern Pemerintah KotaTugas dan Fungsi. dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Batu, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah; 8. go. Tema ini menekankan pada perubahan paradigma APIP yang lebih inovatif, memiliki mindset sebagai consultant , merencanakan PKPT berbasis risiko, dan melaksanakan audit kinerja. TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 10/1983, dan kasus pelanggaran etika (aturan. Ketentuan Pasal 2 a yat (3) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1). (1 ) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Hubungan dan Tata Cara Kerja di lingkungan Inspektorat Pengawasan Umum Polri; 11. Inspektorat Jenderal dalam pengawasan secara efektif dan efisien . Kepolisian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 115/PER-ITJEN/2020 tentang Pedoman Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. / ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - 7 -Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020. Prosedur Layanan Informasi. tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494); 5. TEMPO. Meneg. Dalam melakukan audit setiap auditor wajib berstandar kepada norma audit aparat pengawasan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 005 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung Pasal. Inspektur Pengawasan Umum Polri yang selanjutnyaDalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat mempunyai beberapa fungsi yaitu: a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LembaranPeraturan Menteri ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana pengawasan diterima. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 3. pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, mengamanatkan bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara. 6. BAB I . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO. Pada penjelasan awal berkaitan dengan Manajemen risiko yakni komunikasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, penanganan risiko, hingga monitoring serta evaluasi. 12 5) Konsultansi Penugasan Bidang Investigasi 6) Quality Assurance Penugasan Bidang Investigasi. Materi yang dibawakan adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :. Tematik. 1. Bagaimana pengaturan tentang penguatan Inspektorat Daerah Provinsi dan. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6). Untuk itu, setiap auditor di lingkungan Deputi Bidang Investigasi selalu berpedoman kepada Pedoman Penugasan Bidang Investigasi dalam melaksanakan tugas, selain berpedoman juga pada standar audit umum yang telah ditentukan. PERMENDAGRI No. go. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor 73. PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN, Menimbang : a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 7. Keputusan Inspektur Pengawasan Umum Polri Nomor: Kep/17/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Rencana Strategis. Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana peraturan ini. Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021. KEDUDUKAN DAN PERAN. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi. bahwa dalam rangka mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah Kota Malang yang efektif dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. f. KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL. PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN . Tahun. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/03. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. Nomor. audit oleh Inspektorat Jenderal; c. 73, BN. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian. UMUM a. Peraturan Gu bernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Propinsi/Kabupaten Kota. TEMPO. JAKARTA - Mulai tahun depan akan diberlakukan batas minimal alokasi anggaran untuk pengawasan internal atau inspektorat di pemerintah daerah (Pemda). Dalam. 2017/No. PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : a. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota. Tim Pengawasan adalah tim yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);. 4. KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan D aerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional. tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam suatu penugasan dengan standar mutu yang ditetapkan. 2007; PP No. 2018. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 1) Periksa apakah Kepala Desa menyampaikan. bahwa berd~~aikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta menindaklanjuti Peraturan Penierintah Nomor. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. TENTANG DATABASE PERATURAN. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KOTA MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. Kemhan dan TNI adalah Inspektorat Jenderal Kemhan, Inspektorat Jenderal. go. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK. KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL. 42, jdih. 6. tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikDalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 27 s. daerah tentang APBD. 5. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. operasional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap; c. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 14. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 115/PER-ITJEN/2020 tentang Pedoman Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nomor Peraturan Tentang Unduh; 1: 01/SE/IJ/2023 28 Juli 2023: Pedoman Teknis Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor: 2: 02/SE/IJ/2023. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah dengan membawa tema “Inspektorat Mengawal” untuk program kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik operasional Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah; c. Tutup. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 12Tahun 2017 tentang PembinaandW: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ,Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalt::!lgka tentang. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 7, bukan pemeriksaan tetapi pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Bupati adalah Bupati. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 23, BN 2020/ NO 385; PERATURAN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberikan jaminan keyakinan (quality assurance) dan konsultasi (consulting), antara lain : a. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik. inspektorat jenderal peraturan inspektur jenderal kementerian pertahanan nomor 03 tahun 2016 tentang pengawasan dan pemeriksaan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan kementerian pertahanan dengan rahmat tuhan yang maha esa. b ahwa untuk melaksanakan ketentuan P asal 5 P. arah kebijakan pengawasan. Dasar Hukum dalam. Pengawasan langsung Pengawasan langsung, merupakan. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2020/No. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Beranda. Dalam hal Inspektorat Jenderal K/L telah menyusun rencana pengawasan atas pelaksanaan anggaran BA BUN tahun 2022 dan/atau sedang melaksanakan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan; Menginga. 3. 4. INSPEKTORAT KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 873 / 067 / 1. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan; 1. Inspektorat Jenderal Kementerian adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintah dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program dan peraturan perundang-undangan 2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Mengingat : 1. Hubungan dan Tata Cara Kerja di lingkungan Inspektorat Pengawasan Umum Polri; 11. GO. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat. menpan. Standar Biaya Pengawasan; 5. Kegiatan Pengawasan Yang Dilaksanakan; 3. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Inspektorat Kota Baubau merupakan lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tupoksi mengawasi jalannya pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau. 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kominfo). 53/2010), kasus pelanggaran PP No. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Sistem Informasi Melalui Elektronik Pengawasan Daerah. 202/1/7/ITJEN-2019. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat BUPATI JEPARA, a. PERATURAN MENTERI LHK NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN INTERN Peraturan Senin, 15 Mei 2023 KLHK di Baseline Baru: Terlihat dan Terasa di Masyarakat Berita Selasa,. Keputusan Inspektur Jenderal. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kcmenterian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota. Per. Glosarium. 31 Tahun 1999, UU No. Cibinong, Inspektorat - Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan (AP) tentu menjadi angin segar bagi penyelenggara pemerintahan, karena UU ini akan menjadi payung bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan. 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. go. Daerah adalah Kota Bogor. 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM d. Demikian disampaikan Direktur Koordinasi. inspektorat-materi-pengawasan-desa - Download as a PDF or view online for free. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman TataCara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pengawasan Tahuan. KEMENTERIAN KESEHATAN. Tata Kelola Pengawasan Intern. (2) Inspektorat. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tempat 1. Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, angka 5 Inspektorat. Referensi a. TENTANG . yang dimaksud. MEMUTUSKAN: Menetapkan. 18 September 2014. 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 61 Tahun 2008, PP No. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 212020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020; DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, BUPATI MOJOKERTO. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Ketola Pengawasan Intern di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Tegal ; mewujudkan kepercayaan publik terhadap a. BAB I. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah; 7. 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Pasal 383. 216) “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil. 5. KETENTUAN UMUM . Pelaksanaan Kegiatan a. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : Bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005.